SIMALUNGUN – Realisasi anggaran Dana Desa Nagori Malangir 2 Kecamatan Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Tahun 2024 menuai sorotan publik. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, sejumlah pos anggaran dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) diduga tidak sepenuhnya terealisasi sesuai peruntukannya. Pangulu Nagori Dolok Merangir 2 sendiri hingga kini enggan memberikan tanggapan atas dugaan tersebut.
Ketika dikonfirmasi kru media melalui pesan singkat WhatsApp, Pangulu Nagori Dolok Merangir 2 tidak memberikan balasan apapun. Sikap bungkam ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan aktivis pengawasan dana publik, terlebih lagi karena jumlah anggaran yang dikelola cukup besar dan menyentuh berbagai aspek pembangunan desa.
Data yang diperoleh menyebutkan bahwa Dana Desa Tahun 2024 di Nagori Malangir 2 digunakan untuk berbagai kegiatan, antara lain pelatihan pengelolaan BUM Desa sebesar Rp7.500.000, pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan Rp13.623.210, hingga peningkatan produksi peternakan mencapai Rp68.978.900. Namun, sejumlah sumber menyebutkan beberapa kegiatan tidak terlihat nyata dilaksanakan di lapangan.
Kegiatan lain yang juga disorot antara lain pelatihan pemberdayaan perempuan dengan anggaran fantastis mencapai Rp133.278.805 serta pelatihan kepemudaan senilai Rp66.527.500. Nilai-nilai tersebut dinilai tidak masuk akal bila dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan serupa di desa-desa sekitar. Bahkan beberapa warga mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut.
Menanggapi hal ini, Ilham Syaputra selaku perwakilan DPD SUMUT LSM Geram Banten Indonesia menyatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan surat resmi yang akan dilayangkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). “Kami akan minta APH segera memeriksa laporan LPJ Dana Desa Nagori Malangir 2 Tahun 2024. Ada indikasi kuat beberapa item dikorupsi oleh pangulu,” Tegas Ilham.
Lebih lanjut, Ilham meminta agar Inspektorat dan APH segera turun tangan guna melakukan audit ulang terhadap realisasi anggaran. “Jangan sampai uang negara yang seharusnya untuk pembangunan dan kesejahteraan warga desa malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi".Ujarnya menambahkan.
Pihaknya berharap proses hukum segera dilakukan apabila ditemukan penyimpangan. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang menjadi tulang punggung pembangunan di wilayah pedesaan.
Sementara itu, masyarakat Nagori Dolok Merangir 2 berharap kasus ini segera mendapatkan kejelasan. Mereka mendesak agar Pangulu memberikan penjelasan terbuka serta mendukung proses pemeriksaan yang akan dilakukan pihak terkait demi memastikan keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik.
(Team)
Social Header